Golput adalah realitas yang tidak bisa disangkal, ada di setiap pemilihan umum. Jumlahnya dari setiap pemilu cenderung mengalami peningkatan. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih makhluk yang bernama Golput itu?
Golput adalah singkatan dari Golongan Putih. Kenapa disebut putih? Istilah “putih” karena mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Kata “bagi yang datang ke bilik suara” sengaja digaris-bawahi, karena Golput awalnya merupakan gerakan tidak memihak tapi masih terlibat dalam proses pemilihan umum. Hal itu karena zaman dulu, jika tidak pergi ke TPS ditandai. Adapun Golput pada era sekarang masih bermakna tidak memihak, baik bagi yang datang ke TPS namun pilih putih (bahkan banyak yang memilih semua atau dengan cara lain), maupun yang tidak datang ke TPS.
Jumlah Golput dari setiap pemilu terus mengalami kenaikan seperti tampak pada data di gambar. Dari data di atas jumlah golput terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 1987 yang turun sebesar 1.3%. Termasuk pada pemilu 2014, jumlah Golput sangat tinggi yaitu sebesar 32.75%. Dari mana jumlah 32.75% tersebut? Dapat dilihat dari data berikut:
Golput pada pemilu 2014 (sumber: diolah dari data KPU)
Dari data itu, sesungguhnya pemenang pada Pileg 2014 adalah bukan PDIP tetapi “Partai Golput”. PDIP hanya sebesar 19% sedangkan “Partai Golput” mencapai 32.75%.
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) jumlah golput bahkan lebih tinggi dari Pileg. Dari data yang saya miliki menunjukkan bahwa Golput pada Pilpres lebih banyak dibanding pada Pileg. Di Pilpres 2014 pun diprediksi jumlah Golput akan meningkat daripada jumlah Golput pada Pileg 2014 yang mencapai angka 32.75%. Bisa tembus angka 40% dari jumlah DPT 189 juta pemilih. Kenapa demikian?
Pertama, Golput adalah hak bagi setiap pemilih. Hal ini bahkan dilindungi oleh konstitusi kita, yaitu dalam UUD 1945 Pasal 28E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Di sini kata bebas bermakna tidak ada paksaan, bisa digunakan bisa juga tidak digunakan hak pilihnya.
Kedua, memilih adalah Hak, bukan Kewajiban. Dalam Pilpres, hal ini dapat dilihat gamblang dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Bab V disebutkan dengan istilah “Hak Memilih”. Begitupun pada Pasal 27 disebutkan, bahwa WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin memiliki hak memilih. Karena disebut dengan “hak memilih” maka tidak boleh ada paksaan harus untuk memilih.
Ketiga, dalam UU Pilpres tidak ada satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang golput. Bahkan, mengajak untuk tidak memilih atau golput pun dibolehkan, karena tidak ada aturan yang melarang itu dalam UU Pilpres.
Keempat, hanya ada dua pasangan Capres dan Cawapres yang bertarung pada Pilpres 2014 yang tidak memberikan banyak pilihan bagi rakyat.
Kelima, sebetulnya siapakah yang akan banyak terlibat pada Pilpres? Golongan menengah ke atas. Golongan bawah atau grass root sangat rentan untuk golput. Golongan menengah pun banyak yang antipati pada dua pasangan capres yang ada. Selain itu, Pilpres berbeda dengan Pileg. Pertarungan Pilpres adalah pertarungan di media bukan di akar rumput, sementara Pileg pertarungannya di akar rumput. Setiap caleg turun langsung ke lapangan. Di sini ada keuntungan materi yang dirasakan oleh masyarakat bawah, baik berupa uang maupun dalam bentuk bantuan materi lain sebagai stimulus untuk memilih. Karena pertaruhan pilpres di media, maka otomatis yang banyak terlibat adalah kelas menengah.
Ada kekhawatiran bahwa jangan golput karena nanti meskipun golput akan dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apakah dicoblos sendiri oleh panitia pemilih atau dengan cara lain. Ini salah kaprah. Kenapa yang disalahkan adalah pemilihnya, justru jika demikian yang harus disoroti adalah penyelenggara pemilunya. Penyelenggara pemilu harus menjamin data yang ada akurat.**[harjasaputra]
