Para pedagang di stasiun Cikini, Gondangdia dan Juanda yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Stasiun Jakarta, kini sedikit bernapas lega. Pasalnya, sudah ada titik terang perihal tuntutan mereka: kepastian untuk dapat berjualan lagi di stasiun pasca revitalisasi yang tengah dilakukan oleh PT KAI.

Terjebak macet di jalan Gatot Subroto, Jumat (25 Nov 2011), pukul 17.16 WIB, setelah selesai meeting menuju ke suatu tempat untuk meeting lagi. Kerja saya dibayar memang hanya untuk meeting. Maksud hati mengontak orang yang akan ditemui, pertamanya nyambung tetapi di tengah percakapan langsung terputus. Tulalit..tulalit..pertanda hubungan sinyal terputus. Mencoba untuk menghubungi lagi tetapi tidak bisa. Masih tulalit saja bunyinya. Padahal sinyal penuh sampai luber. Mencoba kirim SMS tetapi pesan yang muncul: “Retries exceeded” dengan tanda silang, pertanda pesan tidak dapat dikirim. Penasaran, mungkin pulsa saya habis. Tapi perasaan baru diisi kemarin. Mencoba mengecek pulsa dengan kode *888# tapi tidak bisa muncul pesan saldo pulsa seperti biasanya. Cek saldo pun ternyata tidak bisa. Apa tindakan terakhir? Hanya bisa geleng-geleng kepala, sambil menerka-nerka “Jangan-jangan Telkomsel lagi down”.

Siapa yang tidak kenal Telkomsel? perusahaan BUMN telekomunikasi terbesar. Dengan pendapatan 34 Trilyun (pertengahan 2011). Penyumbang terbesar keuangan induk perusahaannya, yaitu PT Telkom, Tbk. PT Telkom sendiri adalah penyumbang kedua terbesar dividen pada negara. Namun, kini rupanya Telkomsel lagi terseok-seok, bukan karena krisis keuangan, karena Telkomsel adalah perusahaan sangat sehat dari aspek finansial. Terseok-seok karena beragam masalah yang dihadapi, baik masalah internal maupun eksternal.

Jum’at kemarin (05 Agustus) di Metro TV disiarkan talkshow dengan tema “BUMN Sapi Perah Parpol”. Acara itu diawali dengan video testimoni Nazaruddin melalui Skype yang membeberkan sejumlah dugaan keterlibatan orang-orang partai dalam proyek-proyek BUMN seperti proyek Hambalang, proyek PLN, dan proyek Wisma Atlet. Meskipun testimoni Nazaruddin tersebut sesungguhya masih berupa hipotesis belum sebagai fakta hukum, yang harus dibuktikan kebenarannya. Tingkat kevalidannya masih fifty-fifty.

Kamis (21/07/2011) saya ditelepon oleh Mas Dieki (Marcomm Kompas.com) bahwa hadiah dari Lomba Ngeblog Seharian Telkomsel sudah bisa diambil. Setelah jam makan siang saya pun bergegas datang ke kantor Kompas.com di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Jakarta. Sesampainya di kantor Kompas.com saya disambut oleh Admin Kompasiana, Mas Iskandar Zulkarnaen (mas Isjet). Ini foto-fotonya:

“Mau beli apa dek”?

“Kartu perdana pak, berapa harganya?”

“15 ribu rupiah saja. Kamu beli kartu perdana emang di kampung kamu ada sinyalnya?”

“Kalau begitu ini 20 ribu, 5 ribunya untuk beli sinyal”…wkwkwkkwk

Pertanyaan perlu atau tidaknya negara mengurusi masalah perhotelan mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dan BUMN Perhotelan dan Wisata: PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko dan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation), Selasa (28/06/2011).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program sosial perusahaan-perusahaan plat merah sebagai amanat dari Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pada Pasal 88 UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL. Jika dalam UU BUMN digunakan kata “dapat” (bersifat kondisional), maka dalam Permen BUMN digunakan kata “wajib” : Persero dan Perum wajib melaksanakan PKBL. Adapun sumber dana PKBL diambil dari laba setelah pajak sebesar maksimal 2 %.

Permasalahan gula seakan tak pernah berhenti. Sudah dari periode 10 tahun yang lalu pemerintah dan DPR mencanangkan swasembada gula namun masih belum berhasil. DPR Komisi VI pun sudah dua kali membentuk Panitia Kerja (Panja) Gula. Periode pertama tahun 2000 mencanangkan tahun 2004 ditargetkan swasembada gula. Namun ternyata meleset. Periode kedua tahun 2004 Pemerintah dan DPR kembali menargetkan tahun 2007 hingga 2009 akan swasembada gula, tapi kembali meleset. Periode DPR saat ini, pemerintah dan DPR untuk ketiga kalinya menargetkan swasembada gula di tahun 2014.

Kisruh divestasi Newmont masih belum berhenti. Situasinya sekarang dibawa ke arah Pemerintah Pusat berhadapan dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yang telah memutuskan untuk melakukan divestasi 7% saham Newmont yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui dana dari PT PIP mendapat hujatan bertubi-tubi atas keputusannya. Perang kepentingan sangat besar dalam proses divestasi ini. Banyak yang “bermain” di balik kisruh divestasi Saham Newmont ini.