Connect with us

Polhukam

Jangan Lebay Sikapi Pilkada DKI

Published

on

Ilustrasi (kompas.com)

Politik selalu seru, kadang juga memberi dampak lebay pada setiap orang. Seorang teman saya, kebetulan Chinese, mengatakan “ada isu kalau Ahok kalah Jakarta akan seperti tahun 1998”. Ini bukti politik membawa dampak lebay. “Secara akal jelas mungkin, apapun itu secara akal pasti mungkin. Namun secara empiris sangat kecil kemungkinannya. Bahkan mustahil”, jawab saya kepadanya.

Kenapa dijawab demikian? Kerusuhan di suatu negara terjadi dipengaruhi banyak faktor. Namun umumnya yang memberikan kontribusi terkuat adalah akibat adanya ketidakstabilan politik. Politik adalah masalah kekuasaan. Dalam pengertian sempit “rebutan kekuasaan”. Apakah di Indonesia terjadi rebutan kekuasaan? Ya tentu ada. Namun masih dalam koridor demokrasi yang aman.

Demokrasi kita telah maju jauh dibanding tahun 1998. Indikatornya di setiap Pemilihan Umum masih lancar, hanya letupan-letupan kecil di beberapa daerah akibat ketidakpuasan pada hasil pemilu. Itu masih normal, karena tidak berdampak pada skala nasional.

Di Pilkada DKI pun, di mana suasananya dapat dikatakan “Pilgub rasa Pilpres”, suhu politik masih berada dalam koridor demokrasi. Isu SARA selalu muncul. Apalagi ada pemantiknya akibat statement dari salah satu Cagub. Dan, itu pun lagi-lagi masih normal. Di Amerika saja yang notabene mbahnya Demokrasi, isu suku dan agama kerap muncul. Di saat Obama maju, isu ras dan agama bahkan kencang dihembuskan.

Tumpuan utama demokrasi adalah “suara mayoritas rakyat”. Desakan “pemimpin harus dari kalangan agama tertentu” itu pun bagian dari demokrasi. Biarkan saja, yang penting tidak menganggu stabilitas keamanan.¬†Demo besar-besaran yang disulut sentimen agama yang dilakukan pada Jumat (14/10) kemarin masih aman-aman saja. Tidak ada tindakan anarkhis. Tanaman rusak masih wajarlah daripada anarkhis. Toh kita juga paham apa yang ada di benak pengurus taman: “lumayan ada proyek pengadaan tanaman lagi”.

Mengenai isu agama, harus diingat bahwa setiap kita adalah minoritas. Tidak terkecuali. Seorang Muslim di DKI Jakarta adalah bagian dari mayoritas, tetapi ketika ia berada di Papua atau NTT misalnya, ia adalah minoritas. Ketika ke Bali pun ia minoritas. Di daerah-daerah lain muslim banyak yang minoritas. Di daerah-daerah tersebut iklim politiknya tetap sama. Pemimpin tentu muncul dari kalangan mayoritas, baik dari segi suku maupun agamanya. Itu biasa dalam politik. Karena demokrasi adalah suara mayoritas.

Banyak orang mempersoalkan peran tokoh agama dalam politik yang mengajak umatnya untuk memilih pemimpin yang seiman. Lho kenapa dipersoalkan? Biarkan saja. Tokoh agama apapun umumnya akan mengajak umatnya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan yang dianut. Setiap orang, dalam ilmu komunikasi, pasti mencari titik persamaan dalam setiap hal. Ketika kita bepergian ke luar negeri, kita pasti gembira berjumpa dengan orang yang senegara, sebahasa, atau bahkan seagama. Apalagi ini dalam masalah politik. Sekali lagi, itu lumrah dan sangat manusiawi!

Dari aspek lain, politik kita juga sudah cukup matang. Indikator politik, karena saya bekerja di lembaga politik jadi tahu banyak apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan politis, salah satunya adalah iklim politik di DPR.

DPR kita, begitu-begitu juga, kuat lho. Harus diakui itu. Meskipun banyak fraksi di DPR, tetapi semua keputusan politik diambil dalam suasana demokratis. Sesekali tegang itu wajar. Fenomena banting-banting kursi sudah jarang terlihat. Kalaupun sesekali muncul masih normal. Yang penting tidak berimbas pada ketegangan suhu politik di masyarakat.

Anda mungkin tidak tahu, di gedung DPR itu coba main ke Lantai 8 di Nusantara 1. Di lantai itu antara Partai Pemerintah dan Partai Oposisi bersatu. Satu lantai dibagi dua: sebelahnya untuk partai pemerintah dan sebelah lagi untuk partai oposisi. Aman-aman saja. Di media saja yang dicitrakan mereka berseteru, di DPR sendiri mereka say hello, peluk-pelukan, salam-salaman. Itu fakta bukan ngarang.

Stabilitas politik dipengaruhi oleh suhu politik. Kalau DPR sebagai lembaga politik akur-akur saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mobilisasi massa karena ada ketidakpuasan akibat suhu politik yang panas di DPR sudah tidak pernah terlihat. Demonstrasi di wilayah DPR umumnya bukan karena suhu politik yang terjadi di dalamnya, tetapi demo pada isu-isu tertentu seperti demo buruh atau lainnya.

Dari aspek militer pun secara tata-kenegaraan sudah bagus. Kemarin pada rapat dengan Gubernur Lemhanas, terungkap bahwa militer kita sudah sangat luar biasa. Militer beberapa kali dipimpin oleh sipil yang mungkin tidak menguasai seluk-beluk militer tetapi TNI semua patuh. Tidak ada gejolak penolakan. Untuk terjadi seperti di Turki, di mana militer melakukan kudeta, kemungkinannya sangat kecil.

Dari segi sipil, ya itu tadi sudah saya contohkan di atas. Demonstrasi kecil atau besar masih dalam koridor aman, karena masyarakat kita pelan tapi pasti sudah banyak yang mengenyam pendidikan. Dalam demokrasi memang semua orang dihitung sama suaranya. Suara profesor dengan suara pendidikan SD dihitung satu. Namun dalam kualitas, jelas tidak sama. Yang profesor tentu akan mempengaruhi banyak orang. Pengikutnya banyak.

Kok bagus-bagus semua yang saya sampaikan? Itulah karena ente-ente selalu mikirnya negatif mulu. Semua hal ente pikir dari aspek negatif ya tentu akan negatif terus. Sesekali tengok dari aspek positif. Realitas di dunia nyata tidak monochrome, tetapi full color. Coba ganti dulu itu layar atau kacamata ente biar lebih berwarna.**[harjasaputra]

Blogger | Serverholic | Dua Anak | Satu Istri | Kontak: [email protected]

Advertisement
Klik untuk Berkomentar