Connect with us

Polhukam

Akankah Panja Pencurian Pulsa DPR Memihak Pada Konsumen?

Published

on

Ilustrasi: kaiser7days.wordpress.com

Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa Komisi I DPR-RI hingga pertengahan Desember 2011 menggelar berbagai rapat dengan berbagai kalangan, baik dari pihak konsumen (Ferri Kuntoro), pemegang kebijakan (BRTI), asosiasi Content Provider (CP) maupun para operator. Tujuan panja ini salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi atas maraknya kasus pencurian pulsa.

Ada banyak statemen vokal yang dihasilkan oleh Panja ini. Di antaranya wacana bahwa BRTI layak dibubarkan, kerugian pencurian pulsa yang mencapai 1 trilyun rupiah yang harus dikembalikan oleh operator kepada konsumen, dan perpanjangan waktu penonaktifan SMS Premium yang awalnya sampai Desember 2011 diperpanjang hingga masalah tuntas (belum pasti sampai kapan).

Selain itu, baru-baru ini diperlihatkan data mengenai list CP nakal. Meskipun yang dipublikasikan ke media ada berbagai versi. Ada yang mempublikasikan hanya 10 Source Code dari CP yang bermasalah, ada juga yang mengatakan 78 CP yang bermasalah. Saya sendiri mendapatkan data asli dari hasil rapat Panja yang jumlahnya lebih banyak dari itu, yaitu 159 CP.

Ada kejanggalan lain perihal pemanggilan dari korban pencurian pulsa. Yang dipanggil hanya Ferri Kuntoro (pelapor pencurian pulsa yang berseteru dengan Kolibri salah satu perusahaan CP). Ia adalah konsumen pasca bayar, sedangkan dari konsumen pra bayar yang justeru lebih banyak mengalami pencurian pulsa tidak ada yang dipanggil. Bahkan, pelapor pencurian pulsa yang mengalami penganiayaan yang diduga kuat akibat melaporkan pencurian pulsa yang dialaminya tidak juga dipanggil. Padahal, penganiayaan fisik itu yang harus diusut tuntas. Namanya penganiayaan fisik apalagi karena motif untuk memberikan jera agar tidak melapor adalah perbuatan kejahatan dan masuk dalam ranah pidana.

Jika kita flashback ke tuntutan dalam Gerakan Matikan HP 15 Oktober 2011 lalu, komentar vokal dari Panja DPR di atas sejalan dengan tuntutan yang dulu diajukan, yaitu: Bubarkan BRTI dan luncurkan SIMCard bebas iklan. Atau apakah Panja DPR terinspirasi oleh tuntutan masyarakat dari konsumen pulsa? Tidak tahu pasti. Jika benar berarti tuntutan masyarakat benar adanya. Karena memang harus begitu adanya.

Pertanyaan yang harus diajukan: apakah suara vokal Panja DPR akan terus berlanjut hingga akhir? Akankah BRTI dibubarkan? Akankah SMS Premium dilarang untuk selamanya sebagaimana tuntutan dari konsumen? Belum tahu pasti. Tetapi, jika melihat pola Panja DPR, sepertinya suara vokal tersebut tidak akan konsisten hingga akhir. Panja pasang wajah galak biasanya ada kepentingan tertentu. Entah itu agar para pemegang kebijakan menuruti rekomendasi panja atau kepentingan lain yang susah untuk ditelusuri.

Perlu disampaikan bahwa masalah pencurian pulsa yang melibatkan pihak CP dan Operator dalam bisnis telekomunikasi ini sangat kencang muatan kepentingannya. Karena menyangkut perputaran uang sebesar 8 Trilyun dari bisnis konten. Telkomsel sendiri, seperti diutarakan langsung oleh Dirutnya, bahwa bisnis konten adalah bisnis primadona Telkomsel di masa mendatang. Dengannya resistensi dari banyak CP dan OP akan kencang jika ada kebijakan yang menghalangi kepentingan bisnis mereka. Ini akan berujung pada pola transaksional. Hal yang harus diwaspadai dan perlu pengawasan dari para konsumen telekomunikasi. Karena jika berujung pada transaksional, konsumen yang akan dirugikan. Pencurian pulsa akan terus berulang.**[harja saputra/koordinator gerakan matikan HP/konsumen ponsel Indonesia]

Komentar

Blogger | Serverholic | Dua Anak | Satu Istri | Kontak: [email protected]