#Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024

A. Kuota Haji Indonesia Kuota haji Indonesia berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara negara organisasi konferensi islam (OKI) tahun 1987 disepakati alokasi jumlah jemaah haji pada setiap negara sebesar 1:1000 jumlah penduduk yang beragama Islam. Pada tahun 1445 H/2024 M berdasarkan sistem E-Hajj, pemerintah Indonesia mendapatkan alokasi kuota jemaah haji sebanyak 221.000 jemaah dan mendapat tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah sehingga menjadi 241.000 jemaah.

Baca Selengkapnya

Rincian Komponen Biaya Haji 2024

Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445 H/2024 M telah menyelesaikan pembahasan bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI secara  dinamis sejak 13 November 2023 hingga 27 November 2023. Pembahasan BPIH tahun ini dilakukan sangat cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya 15 hari kalender atau 11 hari kerja. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dipersiapkan secara lebih optimal. Berikut ini adalah kesimpulan penetapan

Baca Selengkapnya

Rincian Komponen Biaya Haji 2023

Setelah melalui pembahasan alot berhari-hari, Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 akhirnya disahkan pada Rabu (15 Februari 2023). Pembahasan biaya haji tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan diwarnai dengan hiruk-pikuk dan diskursus mengenai komposisi biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah atau dikenal dengan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat Keuangan Haji. Menteri Agama RI pada

Baca Selengkapnya

Telaah Komposisi Biaya Haji Secara Obyektif

Menteri Agama RI telah menyampaikan usulan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M kepada Komisi VIII DPR RI, 19 Januari 2023 lalu, dengan besaran BPIH rata-rata per Jemaah sebesar Rp98.893.909,11. Secara total, BPIH tahun ini  naik sebesar Rp514.888,02 dibandingkan dengan BPIH tahun 1443 H/2022 M. Perhatian publik tertuju pada besaran Bipih rata-rata per Jemaah yang diusulkan naik signifikan hingga hampir 30 juta rupiah dibandingkan tahun lalu, yaitu men

Baca Selengkapnya

Penambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022 dan Dampaknya

Biaya haji reguler tahun 2022 mengalami peningkatan tajam sebesar Rp1.53 triliun atau hampir Rp17 juta per jemaah. Dengan adanya peningkatan biaya haji tersebut, biaya haji reguler tahun ini menjadi Rp98,5 juta per jemaah yang awalnya Rp81,7 juta. Kenaikan tersebut mencakup tiga komponen: Pertama, biaya masyair (biaya paket jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menjadi pemicu utama naiknya biaya haji tersebut. Sebelum adanya kenaikan biaya di Armuzna ditetapkan sebesar 1,532 R

Baca Selengkapnya

Rincian Komponen Biaya Haji Tahun 2022

Setelah dua tahun berturut-turut calon jemaah haji Indonesia tidak dapat berangkat ke tanah suci, alhamdulillah pada tahun ini para calon jemaah akan segera berangkat menunaikan rukun Islam kelima. Terbalas penantian panjang selama ini.  Saudi pada tahun 2022 akan menyelenggarakan ibadah haji dengan kuota 1 juta orang. Indonesia memperoleh kuota terbanyak, dan setiap tahunnya memang terbanyak, yaitu sebanyak 100.051. Kuota untuk tahun ini sebesar 45.27% dari kuota normal seperti kuota tah

Baca Selengkapnya

Membedah Dana Haji

Dana atau Keuangan haji mencakup tiga item: dana yang bersumber dari setoran awal dan pelunasan haji calon jemaah, nilai manfaat hasil investasi dari dana setoran awal, dan Dana Abadi Umat (DAU) beserta nilai manfaatnya. Dana Haji saat ini (dapat dicek dari laporan BPKH di web resmi maupun laporan tertulis yang disampaikan ke DPR dan presiden setiap enam bulan sekali) terus bertumbuh mencapai Rp150 triliun. Dana Abadi Umat sebesar 3 triliunan. Nilai manfaat atau hasil investasin

Baca Selengkapnya

Memahami Komposisi Biaya Haji Reguler

Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan: Berapa sesungguhnya biaya haji reguler dan komposisinya seperti apa? Pada pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya, selalu dicantumkan mengenai komposisi biaya haji. Sebelum tahun 2019, ada namanya Direct Cost (Biaya Langsung) dan Indirect Cost (Biaya Tidak Langsung). Biaya langsung adalah biaya yang dibayarkan oleh jemaah dan biaya tidak langsung adalah biaya yang dibayarkan dari sumber hasil investasi dana haji.

Baca Selengkapnya

Mengungkap Penyebab Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021

Kamis (03 Juni 2021), Pemerintah melalui Kementerian Agama RI bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan stakeholders perhajian melakukan konferensi pers mengenai keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021. Di hadapan awak media, Menteri Agama RI yang dimandatkan oleh Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai pihak yang berwenang untuk mengkoordinasikan mengenai kegiatan perhajian, menyampaikan yang intinya bahwa de

Baca Selengkapnya

Pembatalan Keberangkatan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Haji Tahun 2021

Indonesia pada tahun 2020 tidak dapat memberangkatkan Calon Jemaah Haji untuk menunaikan salah satu kewajiban rukun Islam mengunjungi baitullah dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pembatalan keberangkatan haji ini sempat menuai kontroversi akibat Menteri Agama RI dinilai memutuskan secara sepihak tanpa berkonsultasi dulu dengan DPR RI, yang merupakan representasi atau wakil dari calon jemaah haji. Rapat-rapat di Komisi VIII DPR RI antara Menteri Agama dengan para anggota dewan diwar

Baca Selengkapnya

Menyoal Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran BPIH

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMA Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) mengatur mengenai beberapa poin, terutama tentang penetapan Bank Penerima Setoran biaya haji dan pelarangan dana talangan haji. PMA ini masih dijadikan rujukan di daerah, terutama oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau oleh KUA terkait pendaftaran jemaah haji. Terdapat beberapa catatan atas PMA 24 t

Baca Selengkapnya

Celah Hukum dalam KMA Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji

“Komisi VIII DPR RI belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.” Poin di atas merupakan salah satu kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kamis (18/6), yang berlangsung hingga pukul 21.10. Rapat yang tergolong lama dan alot. Semua anggota DPR dari seluruh fraksi menumpahkan kekesalan dan pend

Baca Selengkapnya