#Polhukam

Reviu Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah secara resmi telah memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tanggal 6 Januari 2025. Sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 telah dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan program ini. Anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya menjadi sasaran utama Program MBG, yang bertujuan untuk memperbaiki gizi dan kesehatan mereka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka stunting yang masih

Baca Selengkapnya

Tayangan Bacapres di Siaran Azan: Kritik atas Sikap KPI

Secara tegas, KPI memutuskan bahwa terkait polemik salah satu capres muncul di tayangan azan TIDAK MELANGGAR ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, sebagaimana dilansir oleh Antaranews, bahwa “Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran Azan Maghrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran

Baca Selengkapnya

Jangan Berhenti untuk Berasumsi

Kapolri hari ini (9/8/2022) sudah umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Ini menunjukkan bahwa asumsi dari masyarakat yang curiga dengan skenario awal yang diumumkan adalah benar. Banyak pengamat, bahkan sekelas Kompolnas yang pasang badan menjadi pembela skenario awal. Alibinya: “Jangan berasumsi”. Asumsi menjadi kata yang “buruk”. Seolah salah dan tidak boleh digunakan dalam suatu perkara hukum. Padahal, asumsilah yang menuntun penyidik untuk menggali data dan fakta. Asumsi m

Baca Selengkapnya

Menyoal Pencabutan Pengaturan Investasi Miras pada Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dalam Lampiran III terdapat pengaturan mengenai investasi miras, yaitu di butir 31-33, dengan kode KBLI 11010, 11020, dan 11031, yaitu Bidang Usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt. Presiden RI lalu menyatakan mencabut Lampiran tersebut setelah banyaknya desakan dari masyarakat. Namun, apakah tepat pencabutan tersebut? Pasal

Baca Selengkapnya

Perbandingan Pengaturan Ketenagakerjaan antara UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan

Isu tentang ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja adalah isu yang menarik perhatian luas dari publik. Memicu banyak gelombang protes dari para buruh beberapa pekan lalu dan mungkin akan terjadi lagi, karena ada ketidakpuasan terhadap perubahan pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang dinilai merugikan para buruh. Di sini, akan dibandingkan mengenai perubahan pengaturan mengenai Ketenagakerjaan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang resmi ditandatangani oleh Presiden RI pa

Baca Selengkapnya

Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Halal antara UU Cipta Kerja dengan UU Jaminan Produk Halal

Berikut adalah perbedaan pengaturan tentang Jaminan Produk Halal antara Undang-undang existing, yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden RI: 1. Kewajiban bersertifikasi halal untuk UMK didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Pasal 48 UU Ciptaker, penambahan Pasal 4A) 2.

Baca Selengkapnya

Seperti Apa Finalisasi Draft RUU? Begini Prosesnya

Pertanyaan penting yang sekarang banyak beredar: Apakah setelah Rapat Paripurna mensahkan suatu RUU, naskah RUU tersebut boleh diubah lagi? Dalam setiap pembahasan RUU, setelah gelaran rapat paripurna, pasti ada proses finalisasi lagi yang dilakukan oleh tim teknis DPR dan tim teknis Pemerintah. Ingat, oleh Tim Teknis ya, bukan oleh para Anggota Dewan atau Menteri. Finalisasi dilakukan sebanyak satu kali rapat, dua kali atau berkali-kali tergantung dari jumlah pasal RUU-nya. Itu pun

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra UU Cipta Kerja Bidang Keagamaan (Haji dan Umrah)

UU Cipta Kerja selain mengatur tentang ketenagakerjaan, di dalamnya mengatur banyak aspek, termasuk Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan, khususnya bidang Haji dan Umrah. Termuat dalam Paragraf 14: Keagamaan. Ada beberapa perubahan pengaturan pada UU Cipta Kerja dibandingkan dengan UU existing, yaitu dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Baca Juga: Download Sofcopy Lengkap UU Cipta Kerja Untuk melihat lebih rinci perbedaannya, saya s

Baca Selengkapnya

Menyoal Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran BPIH

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMA Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) mengatur mengenai beberapa poin, terutama tentang penetapan Bank Penerima Setoran biaya haji dan pelarangan dana talangan haji. PMA ini masih dijadikan rujukan di daerah, terutama oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau oleh KUA terkait pendaftaran jemaah haji. Terdapat beberapa catatan atas PMA 24 t

Baca Selengkapnya

Dana Haji, Perppu Stabilitas Keuangan, dan Kinerja BPKH

Sebelum ada Perppu Stabilitas Keuangan dalam menangani Covid-19, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak pernah pakai kalimat “ingin membantu pemerintah dan BUMN, memperkuat rupiah, dan menjaga stabilitas likuiditas perbankan syariah” di setiap rencana dan programnya. Kalimat itu muncul, jika kita mau telusuri, setelah ada Perppu yang ditandatangani Presiden 31 Maret 2020. Meskipun Perppu ini baru disahkan DPR RI pada rapat paripurna tanggal 12 Mei, tetapi secara hukum sudah berla

Baca Selengkapnya

Berita, Opini, dan Politik

Detikcom tanggal 26 Mei memuat berita dengan judul “Sekeluarga Positif Corona Usai Salat Id di Masjid Bekasi, Walkot Membenarkan“. Di hari yang sama berita itu diperbarui dengan memuat keterangan dari Walikota Bekasi bahwa yang bersangkutan tertular bukan setelah Shalat Ied tetapi sejak sebelumnya. Orang lantas menuding Detikcom seakan memuat berita yang terkesan menyudutkan masyarakat atau kelompok umat Islam di wilayah tersebut. Alasan yang mengkritik pun logis. Shalat ied baru dua

Baca Selengkapnya

Membedah Perppu, PP, dan Keppres Penanggulangan Covid-19

Pemerintah telah mengeluarkan tiga produk peraturan untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19, yaitu: 1. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 3. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan unt

Baca Selengkapnya