#RUU Cipta Kerja

Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Halal antara UU Cipta Kerja dengan UU Jaminan Produk Halal

Berikut adalah perbedaan pengaturan tentang Jaminan Produk Halal antara Undang-undang existing, yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden RI: 1. Kewajiban bersertifikasi halal untuk UMK didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Pasal 48 UU Ciptaker, penambahan Pasal 4A) 2.

Baca Selengkapnya

Seperti Apa Finalisasi Draft RUU? Begini Prosesnya

Pertanyaan penting yang sekarang banyak beredar: Apakah setelah Rapat Paripurna mensahkan suatu RUU, naskah RUU tersebut boleh diubah lagi? Dalam setiap pembahasan RUU, setelah gelaran rapat paripurna, pasti ada proses finalisasi lagi yang dilakukan oleh tim teknis DPR dan tim teknis Pemerintah. Ingat, oleh Tim Teknis ya, bukan oleh para Anggota Dewan atau Menteri. Finalisasi dilakukan sebanyak satu kali rapat, dua kali atau berkali-kali tergantung dari jumlah pasal RUU-nya. Itu pun

Baca Selengkapnya