Parlemen

Desy Ratnasari Desak TNI Ikuti Polri Terkait Kebijakan Jilbab

Desy Ratnasari pada saat rapat dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB (harjasaputra)

Kalau di komisi sebelah, yaitu di Komisi VII DPR, sedang ribut masalah “adu jotos” di antara sesama anggota dewan, di komisi VIII sedang sibuk membahas permasalahan penanggulangan bencana. Sejak dari hari Senin hingga Kamis rapat marathon membahas berbagai hal yang terkait dengan bencana. Menghadirkan berbagai stakeholders para pemegang kebijakan yang menangani tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, seperti BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, BMKG, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga lainnya.

Ada yang berbeda pada rapat kemarin, Kamis (9/4), Komisi VIII DPR menghadirkan pihak TNI, Polri, BNPB, BMKG dan Perum Perhutani. Rapat berjalan dengan perpanjangan waktu hingga tiga kali, yang awalnya disepakati akan berakhir pukul 12.00 namun kemudian berakhir pada pukul 13.30 wib. Anggota DPR dari berbagai fraksi banyak yang mengajukan pertanyaan dan pendapatnya terkait dengan penanggulangan bencana.

Rapat di Komisi VIII tentang bencana (harjasaputra)

Bukan hanya permasalahan bencana, anggota DPR RI juga menanyakan hal-hal lain, terutama kepada pihak TNI dan Polri. Hidayat Nur Wahid, dari fraksi PKS, menyoroti mengenai terorisme dan gerakan separatis. Ia menanyakan mengenai kenapa gerakan separatis seperti OPM yang sempat demo di bundaran HI seolah tidak mendapat perhatian serius dari pihak TNI dan Polri, tidak seperti pada kasus terorisme.

Di akhir rapat, Desy Ratnasari meminta waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Ia menyampaikan apresiasinya pada para semua pejabat yang telah secara serius mendiskusikan permasalahan dan solusi mengenai bencana di tanah air. Di akhir pembicaraan, ia kemudian menyampaikan apresiasinya pada Polri yang sudah mengeluarkan peraturan mengenai Polwan berjilbab:

“Meskipun ini tidak terkait langsung dengan agenda rapat, saya secara pribadi mewakili Komisi VIII DPR yang membidangi masalah keagamaan ingin memberikan apresiasi pada pihak Kepolisian RI terkait kebijakan bolehnya Polwan berjilbab”, ungkap politisi PAN pelantun Tenda Biru tersebut diselingi dengan senyum.

“Saya berharap hal serupa diikuti juga oleh pihak TNI”, lanjut Desy yang disambut dengan tepuk-tangan dari semua yang hadir.

Seperti yang dapat dilihat pada foto di atas, kini Desy Ratnasari sudah mentransformasikan penampilan dirinya menjadi sosok wanita berjilbab. Selain jilbab, ciri khas Teh Desy, begitu ia akrab disapa, pada rapat di Komisi VIII DPR adalah pertanyaan-pertanyaannya yang dilontarkan dengan gaya bicara cepat dan berapi-api. Saya yang bertugas sebagai pencatat hasil kesimpulan rapat kadang kehilangan moment dalam mencatat saking cepatnya ketika ia bicara.

Desy Ratnasari di saat menyampaikan pandangannya dengan gayanya yang khas dan bicaranya yang cepat (harjasaputra)

Desy Ratnasari sebagai wakil dari Daerah Pemilihan Kabupaten dan Kota Sukabumi juga sangat concern menyuarakan hak-hak perempuan dan anak. Ia pun sering menyuarakan mengenai hak-hak bagi kaum disabilitas terutama pada saat pembahasan RUU Penyandang Disabilitas.**[harjasaputra]

Blogger | Serverholic | Empat Anak | Satu Istri | Kontak: [email protected]

Subscribe to our newsletter

Sign up here to get the latest articles and updates directly to your inbox.

You can unsubscribe at any time
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments